SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur ekonomi
yang terdiri dari subyek atau obyek yang secara teratur saling berkaitan dan
membentuk suatu totalitas untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.
Laju proses pembangunan ekonomi di suatu negara sangat di tentukan oleh
faktor-faktor domestik seperti kondisi fisik dan sosial serta lokasi geografi,
sumber daya alam yang di miliki dan sistem politik serta peranan pemerintah di
dalam ekonomi.
Pengalaman Indonesia sendiri menunjukan bahwa pada zaman pemerintahan
orde lama, regim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup ( inward
oriented ) dan lebih mengutamakan kegiatan militer dari pada kekuatan
ekonomi serta kesatuan dan stabilitas nasional, ini semua menyebabkan ekonomi
nasional pada masa itu mengalami stagnasi dan akibat selanjutnya dari proses
pembangunan ekonomi di tanah air pada masa orde lama.
Tiga Sektor Sistem Ekonomi Indonesia
- Sektor pemerintah atau negara berupa BUMN
- Sektor swasta, berbagai perusahaan yang tidak menangani bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Sektor Koperasi, yaitu usaha bersama atas azas kekeluargaan.
Sistem ekonomi digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi demi
kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia diatur dan di arahkan oleh
pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, dan Garis-Garis
Besar Haluan Negara. Dengan demikian dapat di katakan bahwa sistem ekonomi
Indonesia adalah pola atau cara mengatur kegiatan ekonomi Indonesia berdasarkan
Pancasila, UUD, dan GBHN.
Menurut garis sejarah, bangsa, yaitu masa Orde Lama – masa Orde Baru – masa
Reformasi. Pada saat itulah terjadi perubahan dari berbagai bidang baik
sektor ekonomi, sector pembangunan dan sebagainya.
EKONOMI ORDE LAMA
Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama
indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno.
Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah
peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah
pemerintahan Soekarno diantaranya :
● Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank
Indonesia
● Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut
harkat hidup orang banyak
● Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam
bidang perdagangan ekspor-impor
● Serta beberapa kebijakan lainya yang
ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia. Dan lebih lengkapnya akan
kita bahas di bab berikutnya.
Setelah kemerdekaan ekonomi nasional boleh di katak mengalami stagflasi (
stagflasi adalah stagnasi produksi dengan tingkat inflansi yang tinggi ) yang
di sebabkan beberapa faktor -faktor yang penting di antaranya:
- Akibat kependudukan jepang,
- Perang dunia II,
- Perang revolusi,
- Akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek
Akibat dari faktor-faktor di atas ekonomi nasional mengalami tingkat
kenaikan inflansi yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang
akhir periode lama, defisit saldo neraca pembayaran dan keuangan pemerintah
sangat besar dan kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi termasuk pertanian dan
industri praktis terhenti. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan
amat buruk, antara lain disebabkan oleh Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pada
masa ini salah satunya : Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan
swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat :
sektor pertanian merupakan sumber kekayaan). Pada masa demokrasi terpimpim
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang
sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan
Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000
dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi
sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga
barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp
1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat
uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali
lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini
malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak
proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
EKONOMI ORDE BARU
Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai
dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat
tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak
tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan
inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ekonomi Indonesia
menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor
minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil
dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan
penyesuaian sebagai berikut :
1. Program stabilisasi jangka pendek atau
kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai
tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal
ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan
memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan
uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang
realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).
2. Kebijakan struktural demi peningkatan
output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara
mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai
hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus
monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah
mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.
3. Kebijakan peningkatan kapasitas produktif
ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan
pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui
reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi
insentif dan melonggarkan pembatasan.
4. Kebijakan menciptakan lingkungan legal dan
institusional yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif
termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya.
Dampak negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :
a. Ketergantungan terhadap Minyak dan
Gas Bumi (Migas)
Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja
negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga
turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.
b. Ketergantungan terhadap Bantuan Luar
Negeri
Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah melakukan penjadualan
kembali proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama yang menggunakan valuta
asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta
peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara.
EKONOMI REFORMASI
Pembangunan ekonomi periode Orde Reformasi berjalan tak jelas arahnya. Pembangunan
ekonominya berjalan terseok – terseok, disambut dengan gegap gempita euforia
politik rakyat Indonesia yang selama masa Orde Baru dikekang kemudian menjadi
bebas lepas di masa Orde Reformasi ini.
Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun
masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh
pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini
membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada
mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan
mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan
kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran
belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$,
kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi
tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia
(TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.
Setiap negara berusaha melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia telah dan sedang melakukan pembangunan
ekonomi. Salah satu ciri negara yang melakukan pembangunan ekonomi adalah
adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini menyangkut perubahan-perubahan
komposisi seperti produk nasional, kesempatan kerja, ketimpangan sektoral
antardaerah, dll.
Dalam perubahan struktur ekonomi terjadi proses peralihan dan tranformasi
dari suatu tingkat ekonomi yang bercorak sederhana ke tingkat yang lebih maju
dan mencakup beraneka kegiatan ekonomi.
Pada akhir pembanguan jangka panjang tahap pertama, struktur Indonesia
telah berubah dari ekonomi agraris menjadi negara semi industri. Pada
pembangunan jangka panjang tahap kedua, target Indonesia adalah menjadi
negara industri baru di Asia yang sejajar dengan Korea Selatan, Singapura,
Taiwan, dan Hongkong.
Dalam pembangunan ekonomi jangka pendek dan panjang di perlukan 4 (empat)
faktor yang saling keterkaitan, yaitu:
- Sumber daya manusia
- Ilmu pengetahuan dan teknologi
- Sumber daya alam
- Pembentukan modal
Peranan sumber daya manusia ( SDM ) paling sentral di antara keempat faktor
tersebut karena manusia merupakan pelaksana sekaligus sasaran pembanguana
ekonomi Indonesia.
SUMBER ::
Tidak ada komentar:
Posting Komentar